Pemimpin Administrasi Beralih ke Pemimpin Teknokrat Teknokrat; Menguasai Administrasi Birokrasi Pemerintahan

Pemimpin Administrasi Beralih ke Pemimpin Teknokrat

Teknokrat Menguasai Administrasi Birokrasi Pemerintahan

MALANG NAGi.  Zaman telah berubah, sebelumnya kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan adalah ditangan  para pejabat berlatar belakang disiplin ilmu sosial dan administrasi, sekarang telah berubah kepemimpinan berada dalam penguasaan para pejabat teknokrat. Hal ini, terbukti calon pejabat yang hendak meraih jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang sekitar empat orang Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) berlatar belakang pendidikan eksakta atau insinyur. Hal ini, tidak dapat dihindari karena di beberapa kabupaten dan kota di seantero nusantara, khususnya di Propinsi Jawa Timur banyak yang menjadi Sekda dari kalangan insinyur.

                Tercatat pejabat PNS di kalangan Pemkab Malang yang berada pada puncak karier yaitu Kepala Dinas atau Kepala Badan adalah dari kalangan insinyur, yang semula bukan berlatar belakang disiplin ilmu yang dimiliki. Sebut saja Ir. Didik Budi Mulyono, MT, menjabat Inspektur Kabupaten Malang, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang, dan juga mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Ir. Budi Iswoyo, MM, Kepala Dinas Pendidikan, sebelumnya mantan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang.

                Teknokrasi mulai bermunculan dalam peran birokrasi pemerintahan, kita tengok ke belakang yang menjadi Presiden Pertama adalah Ir Soekarno seorang teknokrasi, dan sekarang Presiden Ketujuh adalah Ir. Joko Widodo, dari kalangan teknokrasi juga tidak ada masalah dalam kepemimpinannya. Karena akan dibantu oleh ahli-ahli dibidangnya, sesuai dengan disiplin dan latar belakang pendidikan, yang berkerja secara administrasi dan teknis. Begitu juga, sudah zamannya para teknokrasi menduduk puncak karier PNS dalam birokrasi pemerintahan seperti Sekda Kabupaten/Kota, Sekda Propinsi, atau Sekretaris Jenderal pada Kementerian.

                Dikatakan Bupati Malang H. Rendra Kresna, seorang menjadi Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu hanya sebagai seorang manager bagaimana bisa mengatur dan mendelegasi tugas-tugas teknisnya kepada bawahan. “Jadi, seorang yang berlatar belakang pendidikan atau disiplin ilmu insinyur bisa melakukan pekerjaan administrasi. Seorang kepala dinas atau badan yang dibutuhkan adalah sebagai seorang manager, sehingga tidak ada permasalahan yang urgen penempatannya di dinas atau badan yang memerlukan  pekerjaan atau konsentrasi seorang yang ahli hukum atau sosial administrasi,” tandas H. Rendra beberapa waktu lalu, yang juga Ketua DPC Golkar Kabupaten Malang, yang digadang untuk menjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2017 mendatang dari Partai Golkar.

                Jika, benar Ir. Mochammad Anwar Kepala Dinas Binamarga Kabupaten Malang dipromosi menjabat sebagai Sekda Kabupaten Malang, maka sempurnalah bahwa zaman sekarang kepemimpinan birokrasi pemerintahan ada di tangan para insinyur. Apalagi Ir. Romdhomi akan bergeser menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang. Para insinyur yang berada di puncak karier ini, kemungkinan berada pada kisaran satu usia, sehingga kepangkatan dan  jabatan sudah pada level Eselon II.

                Menurut Ir. Didik Budi Mulyono, semua ini karena kepercayaan dari atasan yaitu Bupati Dr. H Rendra Kresna sebelum masa jabatan periode pertama berakhir pada tanggal 26 Oktober 2015 yang silam. “Kebetulan bupati mempercayai kepada saya untuk menjadi Inspektur Kabupaten Malang yang dulu disebut Inspketorat. Bagi saya tidak ada masalah, mau ditempatkan di mana saja sebagai PNS sudah siap,” ujar Didik, yang bakal dimutasi ke Dinas Binamarga menggantikan Ir. Mochammad Anwar yang dipromosi menjabat Sekda.

                Secara terpisah, Ir. Mochammad Anwar Kepala Dinas Binamarga, siapa yang menjadi kepala dinas atau kepala badan itu, hanya bagaimana kita memenet bawahan dan pekerjaan sesuai dengan Tupoksi. “Tugas administrasi dan teknokrasi itu sama saja dalam birokrasi pemerintahan, karena sudah ada pakemnya,” ujar Anwar, sama seperti rekannya Ir. Didik Budi Mulyono, MT, Inspektur Kabupaten Malang, Ir. Budi Iswoyo, MM, Kepala Dinas Pendidikan, Ir. Bachrudin, MSi, MT Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ir. M. Nasri Abd. Wahid, MEng Sc Asisten Pemerintah, Ir. Dwi Siswahyudi, MT, Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan, Dr. Ir. Budiar, MSi, Kepala Hubungan Masyarakat (Humas), Ir R. Taufiq Hidayat Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Ir. Herlijanti Koentari, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar, Ir. Holidin, MM, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

                Menurut Anwar, jadi jangan mempermasalahkan disiplin ilmu hukum atau sosial, atau teknokrat atau insinyur, semuanya itu sama saja. “Kepercayaan, kesempatan, dan peluang untuk mejabat Sekda adalah sama untuk PNS  memenuhui persyaratannya bagi mereka yang sudah duduk dalam jabatan dan kepangkatan serta seselon mempunyai hak yang sama untuk dipilih oleh atasan yaitu bupati,” kata Anwar, sekitar 2,5 tahun lagi pensiun sebagai PNS. (bala/yosi/ger/oskar)