Panwas Kota Batu Belum Terbentuk

NPHD Pilkada KPU Kota Batu Senilai Rp 12,7 Miliar

BATU NAGi. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Rochani dan Walikota Batu Eddy Rumpoko telah menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 senilai Rp 12,7 miliar, Senin (9/5) baru-baru ini di Balai Kota Among Tani Pemerintah Kota Batu. Penandatangan NPHD disaksikan oleh Ketua KPU Propinsi Jawa Timur, Eko Sasmito, sedangkan Panitian Pengawas Pemilihan (Panwas) Kota Batu belum terbentuk, masih dalam tahapan proses seleksi sehingga belum bisa ditetapkan anggarannya.

Dengan penadatanganan NPHD ini, maka semua tahapan dan program KPU Kota Batu bisa dilaksanakan tepat waktu sesuai jadualnya, termasuk sosialisasi Pilkada kepada masyarakat. “NPHD ini sangat penting, bila sampai dimulainnya tahapan Pilkada ternyata NPHD belum ditandatangani, maka Pilkada bisa ditunda pelaksanaannya pada tahun 2018 bersama kabupaten/kota dan propinsi yang belum melaksanakan Pilkada,” jelas Eko,  Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  Batu Tahun 2017 satu-satunya daerah yang ada di Propinsi Jatim.

                Selanjutnya dijelaskan Eko, setelah NPHD ini ditandatangani maka tidak ada lagi persoalan, dan Pilkada pada tanggal 15 Pebruari 2017 bisa dilaksanakan. “Kami sangat berterima kasih kepada Pemkot Batu, karena semua usulan alokasi anggaran dana hibah Pilkada kepada KPU Kota Batu, tanpa adanya pemangkasan,” puji Eko, dengan demikian pelaksanaan akan dimulai sesuai jadual tahapan pada tanggal 21 Juni 2016 berjalan sesuai dengan  rencana.

                Diharapkan Eko, dengan kegiatan KPU Kota Batu melakukan tahapan-tahapan sesuai jadual, sehingga benar-benar sosialisasi kepada masyarakat tercapai terlebih warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Kami harapakan dengan sosialisasi dan kerja keras dari KPU Kota Batu dan jajarannya agar partisipasi masyarakat pemilih nanti pada tanggal 15 Pebruari 2017 bisa mencapai target diatas 77 persen,” pinta Eko, karena ini target yang ditetapkan oleh KPU Pusat untuk KPU Kota Batu, dan dengan harapan bisa tercapai jika KPU bekerja dengan sungguh-sungguh, dan itu kami yakin KPU Kota Batu bisa tercapai.

                Walikota Batu Eddy Rumpoko mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya penyenyelenggaraan Pilkada Kota Batu. “Bukan kami menghabat, tetapi semua usulan dari KPU Kota Batu itu dibahas dalam Tim Anggaran/Tim Otoda dan bersama Komisi C DPRD Kota Batu. setelah itu baru dibuat rancangan NPHD dan disetujui seluruh anggaran yang diajukan oleh KPU Kota Batu,” jelas Eddy, yang digadang menjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 dari PDI-P, sedangkan untuk Panwas Kota Batu belum bisa disetujui karena masih dalam  porses seleksi.

                Dikatakan Eddy, setelah Panwas dilantik baru melakukan pembahasan, berapa besar dana yang dibutuhkan oleh Panwas. “Kami akan menganalisa dan mengkajikan kebutuhan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku tetang Pemilihan,” pinta Eddy, setelah Panwas terbentuk segera diusulkan rencana penggunaan danannya, agar semua tahapan pengawasan bisa dilaksanakan oleh Panwas.

                Sementara itu, biaya pengamanan Pilkada yang dibutuhkan Polres Batu sebesar Rp 2,8 miliar akan  segera dicair setelah NPHD KPU Kota Batu ditandatangani. “Kami sangat memperhatikan pelaksanaan dan keamanan Pilkada di Kota Batu, oleh karena itu Polres Batu segera mengajukan kebutuhannya untuk dibahas bersama Tim Otoda,” kata Eddy, sedangkan usulan dana pengamanan Pilkada untuk Polres Batu masuk dalam kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satpol Pamong Praja (Satpol PP), dan  itu disetujui sebagian masuk dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Tahun 2016 dan sebagian masuk dalam APBD Tahun Anggaran 2017. (ian)